Probolinggo, rakyatnusantara.net - 12 KS TK PKK kecamatan sumber sekaligus korban pemerasan di periksa Tim penyidik satuan Reskrim polres Probolinggo, tim penyidik sudah memintai keterangan dari 12 saksi KS TK PKK sumber berikut bukti logo LSM lira dan sedikitnya ada 8 LSM dan media yang ikut dalam investigasi tersebut, " kata kasat Reskrim Rachmad Ridho Satrio S.ik melalui kanit Pidum polres Probolinggo, (Senin 7/2/2022).
Kami sedang melakukan proses Lidik dan memintai keterangan dari 12 saksi KS TK PKK di kasus ini yang diduga pelakunya oknum DPD lira berinisial ( S ), kami akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan akuntabel dalam menangani kasus ini," katanya.
Pemeriksaan 12 KS TK PKK ini di awali dengan pemeriksaan ketua IGTKI yuliarti tri Handayani yang di dampingi kuasa hukumnya kikis mukisah.SPD,SH,MH. dan juga di suport oleh ketua PGRI kab Probolinggo dan pengawas TK kecamatan sumber Slamet serta di kawal ketua LSM AMPP H Lutfi Hamid, dalam keterangannya kepada penyidik IGTKI membenarkan adanya oknum DPD Lira meminta uang kepada 12 KS TK, sesuai dengan bukti pernyataan bermaterai dan m transfer dengan jumblah uang terlampir dengan alasan ada temuan tindak pidana korupsi di dana BOP di TK PKK kec sumber.
KS TK PKK Tukul 1 usai di periksa Tim penyidik kepada media ini menerangkan bahwa dana BOP itu cair 6 bulan sekali Rp 7.200.000, itu saya gunakan untuk kepentingan siswa siswi dan buat operasional guru selama 6 bulan, tidak cukup uang itu pak dan kalau ada rapat ke dinas pendidikan saya cari pinjaman buat transpot dan perlu saya tegaskan tidak ada kelebihan dana BOP di TK saya, klo tekor iya pak,
Terus saya bagaimana di BOP TK sy di duga ada korupsi oleh oknum Lira itu dengan adanya itu, sy dimintai uang, ya sy beri Rp 3jt itupun sy pinjam ketetangga buat Banyar , sampai sekarang masih punya hutang sy pak," pungkasnya.
Kikis mukisah SPD, SH, MH. selaku kuasa hukum 12 KS TK PKK mendampingi kliennya di ruangan penyidik, membenarkan bahwa semua keterangannya kepada penyidik mengakui di mintai puluhan juta rupiah oleh oknum DPD lira, setelah itu di beri stiker berlogo Lira, dan dana BOP itu sudah sesuai di pergunakan untuk keperluan siswa siswinya berikut biaya operasionalnya para guru,
Kalau ada indikasi dugaan korupsi di dana BOP di klien kami kenapa tidak dilaporkan ke penegak hukum ( APH ) sampai saat ini tidak ada laporan kok, malah oknum DPD lira sendiri yang meminta uang uang dengan dalih akan melaporkan ke kejaksaan dan alasan proposal segala," tandasnya.
Sementara itu ketua LSM AMPP H Lutfi Hamid juga selaku pelapor dugaan pemerasan 12 KS TK PKK kec sumber terus akan mengawal sampai tuntas bahkan dalam waktu dekat juga akan melaporkan DPD Lira berinisial ( S ) di kasus yang sama, di wilayah kecamatan Tongas, kecamatan sumberasih dan kecamatan Kuripan, yang saat ini masih dalam pengumpulan data data yang akurat dalam investigasi," tandasnya. (Mul).
Posting Komentar