Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia melaksanakan sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN).Sosialisasi diikuti kader PDIP dan Tokoh Masyarakat setempat yang berlangsung di Java Lotus Hotel Kabupaten Jember pada sabtu (2/07/22) kemarin.
Hadir sebagai Narasumber anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Stanley, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Akhyar Tarfi, S.SiT., M.H.
Kegiatan yang berjalan lancar hingga usai, para peserta yang hadir sangat antusias mengikuti sosialiasi yang dipandu oleh Risdianto Prabowo Samudro, S. IP. Kasubag Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samudro, S. IP.
Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pertanyaan mengenai berbagai permasalahan tanah yang mereka hadapi, yang menghidupkan suasana dialog santai dan solutif antara masyarakat, BPN Jember maupun anggota legislatif yang juga turut hadir pada kesempatan tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dalam sambutannya menyatakan, Ia memberikan dukungan penuh pada Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan berbagai Program Strategisnya.
Dikarenakan, lanjutnya, Kementerian ATR/BPN telah dianggap mampu dalam melakukan pengaturan sebaik-baiknya dalam bidang pertanahan dan tata ruang.
"Yang mana Negara sebagai penguasa atas sumber daya agraria yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33, " kata Arif Wibowo.
Sementara, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Stanley, menjelaskan bahwa potensi konflik atau sengketa pertanahan dikarenakan masih banyaknya bidang-bidang tanah yang belum didaftarkan.
"Oleh sebab itu Sertifikasi dan Legalisasi Aset Tanah menjadi sangat penting untuk dilakukan, " lanjut Stanley.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Bpk. Akhyar Tarfi, S.SiT., M.H. sebagai salah satu narasumber menyampaikan, terkait sasaran utama penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia bertujuan merujudkan Keadilan Pertanahan dan Kesejahteraan masyarakat.
"Reforma agraria dilaksanakan melalui 3 skema, yakni Penataan Aset, Penatagunaan Tanah dan Penataan Akses. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas tentunya BPN tidak dapat bekerja sendiri maka diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, " tutur Akhyar Tarfi. (Tahrir).
Posting Komentar