 |
| Foto 3b: [kiri - kanan]: dr. Lovely Daisy, MKM., Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph. D., Profesor Kesehatan Masyarakat di Departemen Manajemen Kebijakan Kesehatan Universitas Gadjah Mada; Lilis Mulyawati, Presiden Direktur Watsons Indonesia, dan Verania Andria, Assistant Representative, United Nations Population Fund (UNFPA) berdiskusi dalam sesi panel pada Forum Perempuan bertajuk “Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan” di Jakarta, Selasa (10/03). |
Jakarta, 10 Maret 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026, FNM Society berkolaborasi dengan Takeda menyelenggarakan Forum Perempuan bertajuk “Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan.” Forum ini menjadi wujud kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM, dan akademisi untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Secara global, laporan Global Gender Gap 2025 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia, naik tiga posisi dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor kesetaraan gender meningkat dari 68,6% menjadi 69,2%. Kemajuan ini juga terlihat dari meningkatnya keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan, di mana skor kesetaraan pada kategori legislator, pejabat senior, dan manajer meningkat dari 20,5% pada 2006 menjadi 49,4% pada 2025. Di sektor kesehatan, data WHO Global Health Observatory (2023) mencatat 63,2% persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan dan 90,6% perempuan menerima layanan antenatal care minimal empat kali selama kehamilan. Meski demikian, tantangan struktural masih ada, termasuk data BPS (2024) yang menunjukkan sekitar 5,9% perempuan usia 20–24 tahun menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun, yang berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian mereka.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan serta kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional. “Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar. Salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Berbagai studi menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.”
Pendiri dan Ketua FNM Society sekaligus Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K), menekankan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat program kesehatan, tetapi juga penggerak perubahan. “Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk melihat perempuan sebagai pemimpin dan agen perubahan. Kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog lintas sektor yang menegaskan peran strategis perempuan sebagai pemimpin komunitas dalam mendorong upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan tema global Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, ‘Rights. Justice. Action. For All Women and Girls,’ yang menekankan bahwa investasi pada perempuan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan keadilan.”
Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Lovely Daisy, MKM, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan keterlibatan komunitas. “Penguatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik hidup sehat di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi mereka, sehingga kita dapat mempercepat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang.”
Figen Samdanci dari Takeda Pharmaceuticals menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan jangka panjang untuk memperkuat kesehatan masyarakat, termasuk memperluas akses layanan kesehatan perempuan dan mendukung upaya pencegahan di tingkat komunitas melalui program Global Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Assistant Representative UNFPA Indonesia, Verania Andria, menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang komprehensif melalui program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) yang dilaksanakan secara nasional dan di wilayah prioritas seperti Brebes, Garut, Lombok Timur, dan Serang. Forum yang diikuti lebih dari 500 peserta secara luring dan daring ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong peran perempuan sebagai penggerak utama lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Menutup forum, Prof. Nila menegaskan bahwa hak dan keadilan bagi perempuan tidak boleh berhenti pada komitmen atau wacana, tetapi harus hidup dalam tindakan nyata di keluarga, komunitas, dan kebijakan publik demi membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Posting Komentar